CARACAS - Melemparkan pertanyaan yang tak disukai Presiden Venezuela Nicolas Maduro bisa berdampak pada penahanan. Setidaknya itulah yang dialami oleh tim jurnalis dari jaringan televisi Amerika Serikat (AS) yang berbahasa Spanyol, Univision.
Peristiwa ini berawal dari adanya janji wawancara antara pihak Univision dengan Maduro di Caracas, Senin (25/2/2019) waktu setempat. Tim jurnalis beranggotakan enam orang dari Univision itu dipimpin oleh penyiar televisi senior Jorge Ramos.
Seperti dilansir dari Reuters, Ramos melaporkan penahanannya kepada pihak Univision yang berkantor di New York, AS. Ramos mengaku ia dan timnya ditahan selama dua jam setelah Maduro menyatakan tidak menyukai pertanyaan yang diajukan kepadanya.
Pertanyaan Ramos yang tidak disukai Maduro adalah soal kurangnya demokrasi di Venezuela. Kemudian juga soal penyiksaan terhadap para tahanan politik dan soal krisis kemanusiaan yang kini melanda negara tersebut.
Ramos sempat menunjukkan sebuah video yang menunjukkan anak-anak Venezuela makan dari truk sampah. Saat itulah Maduro langsung menghentikan wawancara.
"Mereka menyita semua perlengkapan kami. Mereka memiliki (rekaman) wawancaranya," kata Ramos dalam pernyataannya.
Wawancara dengan wartawan Univision itu dilakukan Maduro pada Senin (25/2) saat pemerintah AS menargetkan Venezuela dengan sanksi-sanksi baru dan menyerukan sekutu-sekutunya untuk membekukan aset-aset perusahaan minyak milik negara, PDVSA. Beberapa hari sebelumnya, kekerasan mematikan terjadi di perbatasan saat pasukan militer Venezuela memblokir penyaluran bantuan kemanusiaan dari negara tetangganya.
Pihak Univision dan Departemen Luar Negeri AS langsung menyerukan pembebasan tim jurnalis itu setelah Ramos menghubungi kantornya untuk melaporkan penahanan mereka. Sementara itu, Menteri Informasi Venezuela Jorge Rodriguez menyatakan pemerintah Venezuela pada masa lalu telah menyambut ratusan jurnalis ke Istana Kepresidenan Miraflores, namun tidak mendukung 'pertunjukan murahan' yang dilakukan dengan bantuan Departemen Luar Negeri AS.
Peristiwa penahanan terhadap jurnalis bukan hanya terjadi di Venezuela. Pada Minggu (13/1), penyiar berita ternama untuk televisi Iran berbahasa Inggris bernama Press TV, Hashemi, ditahan saat mendarat di Bandara Internasional St Louis Lambert di St Louis, Missouri, AS. Rupanya jurnalis bernama lengkap Marzieh Hashemi itu ditahan otoritas AS sebagai saksi untuk sebuah kasus 'misterius.
Dokumen pengadilan AS menyatakan Hashemi tidak terjerat tindak kriminal apa pun di AS dan akan dibebaskan segera. Seperti dilansir CNN, Sabtu (19/1/2019), sebuah dokumen pengadilan AS yang dirilis pada Jumat (18/1) waktu setempat mengungkapkan bahwa Hashemi ditahan di AS sebagai saksi material. Tidak disebut lebih lanjut kasus apa yang membutuhkan keterangan Hashemi sebagai saksi.
Dokumen pengadilan itu juga menyebutkan bahwa Hashemi akan dibebaskan dari sebuah fasilitas penahanan di Washington, DC, setelah dia memberikan keterangan di hadapan 'dewan juri yang menyelidiki pelanggaran-pelanggaran aturan hukum kriminal AS'. Tidak diketahui secara jelas kasus yang dimaksud.
Pada hari dia ditangkap, Hashemi disebut hendak mengunjungi saudara laki-lakinya yang sakit, juga menemui anggota keluarganya yang lain di AS. Namun keterangan Press TV dan pihak keluarganya menyebut Hashemi hendak merekam sebuah dokumenter soal Black Lives Matter.
Sejak ditahan, Hashemi baru diperbolehkan menghubungi keluarganya pada Selasa (15/1). Kepada anak perempuannya, Hashemi menyebut dirinya diborgol dan dirantai di bagian kaki serta diperlakukan seperti pelaku kriminal. Tak hanya itu, jilbab yang dipakai Hashemi juga dilepas secara paksa dan dia diambil fotonya tanpa jilbab oleh otoritas setempat.
Pemerintah Iran pun mengecam keras penangkapan Hashemi itu. Iran mendesak AS segera membebaskan Hashemi dan menuding penangkapan warga negaranya itu sebagai 'permainan politik'.
"Langkah AS dengan menangkapnya merupakan sebuah langkah politik yang tidak bisa diterima dan sebuah pelanggaran kebebasan berbicara. Atas dasar itu, Amerika harus segera mengakhiri permainan politik ini," kata Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif seperti dilansir Anadolu Agency dan Press TV, Kamis (17/1).*