SANGHAI - Sebanyak 22 negara melalui duta besar masing-masing menulis surat kepada pejabat hak asasi manusia PBB. Mereka mengutuk perlakuan China terhadap warga minoritas muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang, Provinsi terbarat China.
Australia, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman dan Jepang adalah beberapa negara yang ikut menandatangani surat yang dirilis pada Rabu 10 Juli 2019.
Surat itu dikirim ke presiden Dewan Hak Asasi Manusia, Coly Seck, dan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet --AFP melaporkan, seperti dikutip dari The Guardian, Kemarin.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Tiongkok menahan satu juta orang, sebagian besar etnis Uighur, dalam fasilitas yang mereka sebut seperti "kamp-kamp internir atau kamp konsentrasi" di Xinjiang-Uighur Autonomous Region (XUAR).
Beberapa eksil Uighur menggambarkan rekan-rekan sesama etnis mereka dan minoritas lainnya dipaksa berasimilasi agar sesuai dengan "cara hidup bangsa China."
Surat yang ditulis oleh 22 Dubes asing itu mengungkapkan keprihatinan "tentang laporan yang kredibel tentang penahanan sewenang-wenang ... serta surveilans dan pembatasan, terutama menargetkan warga Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang."
Dalam surat itu, ke-22 Dubes menyerukan China untuk "menghentikan penahanan sewenang-wenang dan memungkinkan kebebasan bergerak warga Uighur dan komunitas Muslim dan minoritas lainnya di Xinjiang."
Pejabat China menggambarkan fasilitas itu sebagai "pusat pendidikan vokasional" dan bersifat sukarela, di mana warga Uighur serta etnis minoritas lain menerima pelatihan kerja dan keterampilan.
Beijing mengatakan, fasilitas itu diperlukan untuk menjauhkan orang dari ekstremisme agama, terorisme, dan separatisme --sebuah fenomena dengan rekam jejak menahun di Xinjiang.
Para duta besar, termasuk diplomat dari seluruh Uni Eropa dan Swiss, meminta agar surat itu menjadi dokumen resmi Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang akan mengakhiri sesi Majelis ke-41 di Jenewa pada Jumat 11 Juli 2019.
Para diplomat jarang mengirim surat terbuka ke Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 negara untuk mengkritik catatan hak asasi manusia pada sebuah negara.
Tetapi, langkah itu mungkin merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia untuk menyoroti isu di Xinjiang.
Namun, respons konkret dari dewan diperkirakan berujung mentah, dengan China kemungkinan memiliki dukungan yang cukup untuk memveto resolusi.*