BEIRUT - Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab mengumumkan pengunduran dirinya dan seluruh jajaran pemerintahan negara itu di tengah demonstrasi dan kemarahan rakyat yang dipicu oleh ledakan yang meluluhlantakkan bagian Ibu Kota Beirut pekan lalu.
Pengumuman itu disampaikan Diab dalam pidato nasional yang disiarkan televisi pada Senin malam (10/8/2020). Dalam pidatonya, Diab mengatakan bahwa dia mendukung orang-orang yang menuntut pertanggung jawaban atas “kejahatan” yang menyebabkan ledakan Beirut dan mengatakan bahwa insiden itu terjadi akibat korupsi yang menguratakar di Lebanon.
“Saya pikir saya bisa memperbaiki (korupsi) ini, tetapi itu lebih besar dari negara dan sistemik... Oleh karena itu saya umumkan pengunduran diri pemerintah ini,” demikian disampaikan Diab dalam pidatonya, sebagaimana dilansir RT.
Dia mengatakan para menteri melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh karena mereka peduli dengan negara. Dia juga menuduh lawan politiknya menggunakan bencana itu "untuk mencetak poin politik" dan untuk "menghancurkan apa yang tersisa dari negara."
Diab secara resmi mengajukan pengunduran dirinya kepada Presiden Michel Aoun sekira satu jam setelah pidatonya. Aoun menerima pengunduran diri itu dan meminta pemerintah tetap dalam kapasitas sebagai caretaker sampai pemerintahan baru bisa dibentuk.
Ledakan dahsyat yang disebabkan oleh 2.750 ton amonium nitrat yang disimpan secara tidak aman di pelabuhan selama bertahun-tahun itu telah memicu unjuk rasa anti pemerintah di Lebanon. Pengunjuk rasa, yang menuding korupsi dan kelalaian pemerintah sebagai penyebab ledakan, turun ke jalan dan bentrok dengan polisi selama tiga hari berturut-turut.
Pada Minggu malam (9/8/2020), pengunjuk rasa merobohkan barikade di dekat gedung parlemen, melemparkan proyektil dan menyalakan api. Pasukan keamanan membalas dengan tembakan gas air mata dan peluru karet. Protes berlanjut pada Senin malam ketika Diab membuat pengumumannya, dengan bentrokan antara demonstran dan polisi anti huru hara.
Sebelumnya Diab telah menyerukan pemilihan parlemen lebih awal dan beberapa menteri sudah mengajukan pengunduran diri mereka. Namun, karena protes semakin meningkat selama akhir pekan, menjadi jelas bahwa pemerintah perlu segera mengambil tindakan untuk meredam kemarahan publik.*