PEKANBARU - Tercatat, Pemko Pekanbaru dalam triwulan terakhir ini sudah melakukan mutasi pejabat pratama dan tingkatan lainnya sebanyak 5 kali. Namun begitu, melalui Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru, M Noer MBS mensinyalir masih akan ada mutasi lanjutan. Tidak hanya sekali, namun juga hingga akhir tahun 2018 ini.
"Kemungkinan itu bisa, karena belum semua jabatan terisi. Bisa cepat, bisa juga lambat. Ketika pak Wali membutuhkan, kan bisa langsung. Evaluasi bukan hanya kinerja tapi juga loyalitas dangan masyarakat atau percepatan penerapan program Pemko juga terus berjalan secara berkala. Jika tidak kuat, tentu kita tinggal sesuai dengan keinginan Walikota Pekanbaru," terang Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, HM Noer, Jumat (26/10/2018).
Terkait perizinan yang harus dikantongi Pemko Pekanbaru sebelum melantik atau evaluasi jabatan, M Noer mengaku hal tersebut tidak diperlukan. Semisal untuk jabatan esselon III dan IV, tidak diperlukan assesment atau memerlukan izin dari Kemendagri. Evaluasi dan pelantikan bisa dilakukan kapan saja, bahkan besok juga bisa dilakukan.
"Ini bukan alasan Pemko untuk mengutak atik ASN, tapi ini murni untuk percepatan pembangunan di Pemko Pekanbaru. Mereka ini (pejabat esselon-red) dituntut untuk menjalankan kegiatan atau program yang bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat. Untuk itu, kita terus mengawasi dan mengevaluasi kinerja para ASN di lingkungan Pemko Pekanbaru setiap saat. Jika tidak bisa, ya tinggal," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, hingga saat ini, ada beberapa jabatan yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), khususnya pejabat setingkat esselon III seperti Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Umum, Camat Rumbai, Camat Bukit Raya dan Tenayan Raya.*