JAKARTA - Dewan Pers menilai 10 pasal yang ada di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) berpotensi mengancam kebebasan pers yang selama ini sudah berjalan sejak era reformasi.
Apabila itu diloloskan dan disahkan menjadi Undang-undang maka akan membatasi ruang gerak jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.
“Tapi akhirnya kalau itu diloloskan memang akan jadi bahaya buat pers, karena penegak hukum dalam hal ini, polisi atau kejaksaan jadi punya pilihan mau menggunakan Undang-undang yang mana. Kalau dia ambil Undang-undang KUHP yang baru kan berisiko sekali buat pers,” kata anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli di Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Ia menuturkan, lembaganya beberapa waktu lalu memang pernah melakukan kesepakatan dengan institusi Polri untuk menyepakati bahwa perkara yang berbau produk jurnalistik agar diselesaikan melalui Dewan Pers. Namun, itu tak bisa menjadi jaminan, jika nantinya 10 pasal itu telah disahkan menjadi Undang-undang.
“Tapi kalau ditambah lagi muatannya dalam KUHP-nya, maka itu tetap ancaman. Apalagi MoU ini statusnya kesepakatan. Dan kesepakatan itu posisinya pasti di bawah Undang-undang,” ujarnya.
Arif mengaku akan mendiskusikan dengan jajaran pimpinan Dewan Pers untuk menentukan sikap ke depannya terkait permasalahan tersebut. Dirinya berharap DPR mengundang pihaknya untuk mencari solusi terbaik dari persoalan itu.
Ia meminta legislatif tak buru-buru mengesahkan RKUHP, karena masih terdapat pasal-pasal yang dapat mengancam kerja wartawan. “Usulan yang bagus unttk kita diskusikan dengan Dewan Pers. Syukur kalau DPR undang kita untuk bicarakan hal ini,” kata dia.
Sebagai informasi, ada 10 pasal di RKUHP yang berpotensi menghambat kerja media dan jurnalis dalam kontrol sosial. Di antaranya adalah Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden; Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah; Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa; Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong.
Kemudian, Pasal 263 tentang berita tidak pasti; Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan; Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama; Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara; Pasal 440 tentang pencemaran nama baik; dan Pasal 444 tentang pencemaran orang mati.*